http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/issue/feed LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila 2024-01-01T13:30:40+00:00 Hartanto lenterapancasila@gmail.com Open Journal Systems <hr /> <table style="height: 189px; width: 100%;" width="100%" bgcolor="#f0f0f0"> <tbody> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Journal title</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><a href="http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/index"><strong>Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum &amp; Pancasila</strong></a></td> <td style="height: 189px; width: 20%;" rowspan="9" valign="top" width="20%"><img src="https://i.ibb.co/CW0Nf8Y/lp.png&quot;" alt="" width="1519" height="2149" /></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Initials</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong>Lentera Pancasila</strong></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Frequency</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><a href="http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/issue/archive" target="_blank" rel="noopener"><strong>2 issues per year | Juli-December</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">ISSN</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong>P-ISSN: | E-ISSN: </strong></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Editor-in-chief</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong><a href="https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6696990" target="_blank" rel="noopener">Hartanto</a></strong></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Managing Editor</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong><a href="https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6667078" target="_blank" rel="noopener">Muhamad Rusdi</a></strong></td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="height: 35px; width: 23.3808%;" width="20%">Publisher</td> <td style="height: 35px; width: 56.6192%;" width="60%"><a><strong>Pusat Riset Hukum &amp; Pancasila</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="height: 35px; width: 23.3808%;" width="20%">Citation Analysis</td> <td style="height: 35px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong><a target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a> </strong></td> </tr> </tbody> </table> <hr /> <p>Lentera pancasila : jurnal Riset hukum dan pancasila merupakan peer-reviewed open access yang berafiliasi dengan Pusat Riset Hukum dan Pancasila dan diterbitkan oleh CV Kanca Baba Adirasa dalam versi cetak, pertama kali pada juli tahun 2022. Tujuan dari jurnal ini adalah sebagai wadah bagi para ahli hukum , pemerhati hukum , akademisi, parktisi maupun mahasiswa maupun pihak pihak lain yang ingin menyumbangkan pemikirannya terkait dengan hukum dan pancasila yang ingin berbagi dan menyumbangkan ide-ide dalam studi hukum dan pancasila. Kajian meliputi : </p> <ol> <li>Criminal Law</li> <li>Private Law</li> <li>Administrative Law</li> <li>International Law</li> <li>Procedural Law</li> <li>Legal Theory</li> <li>And other Law Science</li> <li>Ideology of Pancasila;</li> <li>Philosophy of Pancasila;</li> <li>Democracy of Pancasila;</li> <li>Economy of Pancasila (Law Related);</li> <li>Constitutional Law; </li> </ol> <p>dan Terbit 2 kali setahun pada bulan juli dan desember.</p> <p>Lentera pancasila : kajian dan Riset hukum dan pancasila adalah akses terbuka peer-review. Setiap naskah yang dikirimkan akan ditinjau oleh setidaknya satu peer-reviewer menggunakan metode single-blind review.</p> <p>Bagi penulis yang tertarik untuk mengirimkan naskah, silakan daftarkan diri Anda. Pedoman penulis dapat dilihat di template naskah.</p> <p>Bagi yang telah memiliki Username/Password dapat langsung <a href="http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/login"><strong>login.</strong></a></p> http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/32 PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DALAM PENGGUNAAN GAMBAR PADA IKLAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN BARANG YANG DIJUAL 2024-01-01T13:30:40+00:00 Eunike Dwi Saro Gulo eunikedwisarogulo@gmail.com Isadora Cantika Gunawan eunikedwisarogulo@gmail.com Febrinal Marshanda Tandondo eunikedwisarogulo@gmail.com Andreas Kelvin eunikedwisarogulo@gmail.com <p>Maraknya perkembangan jual beli online saat ini disertai oleh meningkatnya kerawanan tindak pidana penipuan <em>online</em>. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji bentuk penipuan dalam situs/ website jual beli <em>online</em> (<em>e-commerce</em>) dalam pemasangan gambar pada iklan produk dan untuk mengetahui penerapan UU ITE&nbsp; dalam situs jual beli <em>online</em> (<em>e-commerce</em>) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis kasus-kasus dari laporan konsumen di beberapa platform <em>e-commerce </em>ternama, melalui data sekunder. Didapati kesimpulan bahwa telah banyak terjadi modus penipuan online, yang memanfaatkan kekurang telitian konsumen ataupun dengan sengaja memiliki <em>mens rea</em>. Undang-undang ITE telah menjadi sarana penegakan hukum yang tepat, namun dalam penanganan perkara terjadi berbagai kendal, misalnya korban yang enggan melaporkan ataupun terbatasnya jumlah penyidik dalam menangani perkara.</p> <p><strong>Kata kunci </strong>: Penipuan, jual beli online, Iklan, Penerapan, ITE<br><br></p> 2024-01-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/28 MENGANALISIS PROBLEMATIKA SCAMMING MERK DI APLIKASI SHOPEE 2024-01-01T13:03:39+00:00 Febryan Uneputty iiswandi955@gmail.com Yusuf kiko marcho Kiwak iiswandi955@gmail.com Agustinus Denisius Yeoyanan iiswandi955@gmail.com Ariel Salenussa iiswandi955@gmail.com Riswandi iiswandi955@gmail.com <p>Perdabapan manusia terus berkembang dan mau tidak mau hukum harus mengikuti, berikut segenap penegak hukumnya. Pada masa teknologi internet ini, dunia bisni secara cepat merespon dengan memanfaatkannya, bahkan bisa dikatakan hukum justru kalah cepat. Salah satu tindak pidana modern di era teknologi internet adalah scamming, yang menyasar para pelaku bisnis, secara konvensional modus ini seperti penipuan (KUHP). Menurut PP No. 71 Tahun 2019, Pasal 23 ayat 1 &nbsp;“Penyelenggara system elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik”, namun faktanya sampai saat ini masih saja terjadi scamming yang sebenarnya merupakan kewajiban penyelanggara elektronik untuk mengamankannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian&nbsp; hukum normatif, berdasarkan norma hukum dikaitkan upaya untuk mengetahui bagaimana permasalahan <em>scamming </em>merek ini dapat diatasi oleh adanya berbagai peraturan perundang – undangan yang ada, sehingga hal ini juga bisa menjadi alat bantu bagi para pelaku usaha atau pebisnis untuk melindungi setiap hak – hak yang dimiliki jika ditinjau dari penggunaan merek dagang. Scamming masih saja terjadi dan beberapa masyarakat enggan melaporkan meski menjadi korban, disisi lain negara tetap wajib menenanggakam atura agar para pebisnis penyelenggara media elektronik senantiasi meningkatkan upaya perlindungan kepada konsumennya, karena ini menyangkut kelangsungan bisnis dan kepercayaan konsumen terhadap pebisnis.</p> <p><strong>Kata kunci: scamming, merk, aplikasi, konsumen, perlindungan hukum</strong></p> 2024-01-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/30 IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (3) UU ITE DALAM KASUS UJARAN KEBENCIAN ONLINE 2024-01-01T13:11:30+00:00 Imam Denis Ferdiyansyah imamdenis07@gmail.com Ari Wibowo ariwibowo25005@gmail.com Murdoko murdokohusin@gmail.com <p>Kasus ujaran kebencian online semakin mengemuka di era digital saat ini, yang memerlukan perlindungan hak asasi manusia yang efektif; maka penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 27 (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani ujaran kebencian online dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum dengan mengacu pada literatur hukum, studi kasus, dan interpretasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas dan masih relevan untuk menangani ujaran kebencian online. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian melalui media elektronik. Implementasi Pasal ini melibatkan langkah-langkah penegakan hukum yang meliputi pengumpulan bukti, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan hukuman yang sesuai. Namun, efektivitas upaya penegakan hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian <em>online </em>masih menjadi perdebatan. Keterbatasan sumber daya, kerjasama dengan platform <em>online,</em> kesadaran masyarakat, ketegasan hukuman, dan pendidikan hukum yang kurang menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam hal ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, <em>platform online,</em> dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus ujaran kebencian <em>online.</em> Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam menangani ujaran kebencian <em>online</em> merupakan langkah yang penting dalam melindungi hak asasi manusia di era digital. Namun, perlindungan yang lebih efektif memerlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan sumber daya, peningkatan kesadaran hukum, dan ketegasan hukuman. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan <em>online </em>yang lebih aman dan menghormati hak asasi manusia bagi semua pengguna internet.</p> <p><strong><em>Kata Kunci: </em></strong><em>Implementasi, ITE, Ujaran Kebencian</em><em>,</em><em> Online, Hukum Digital, Perlindungan Hak Asasi Manusia.</em></p> 2024-01-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/26 Penerapan UU ITE dalam Kasus Pemerasan Dan Ancaman Melalui Media Sosial WhatsApp (WA) 2024-01-01T12:36:32+00:00 Alifah Herawati alifahherawati7@gmail.com Hartanto hartanto.yogya@gmail.com Siti Hasna Soasiu hasnasiti159@gmail.com Cunduk Wasiati cundukwasiati70@gmail.com <p>Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat saat ini, juga menjadi pisau bermata dua yang bisa sangat membahayakan diri sendiri. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi meningkatkan kesejahteraan dan peradaban masyarakat, di sisi lain&nbsp; dapat disalahgunakan untuk kegiatan ilegal yang dapat merugikan kepentingan seseorang. Semakin majunya teknologi, maka semakin beragam pula bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi saat ini, karena bermunculan saluran-saluran media baru atau saluran-saluran terciptanya kejahatan.Metode yang digunakan penulis adalah metode hukum normatif, atau metode penelitian yang mengkaji norma-norma; aturan hukum , peraturan perundang-undangan yang berlaku dari sudut pandang implementasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”)., mengatur tentang pungli/ancaman siber dalam Pasal 27 ayat 4 UU ITE. Risiko mengunggah data pribadi ke jaringan publik dinilai sebagai tren baru yang baru terlihat di era saat ini, ketika digitalisasi kehidupan hidup berdampingan dengan masyarakat. Hal pribadi juga banyak diekspos secara komersial melalui infotainment.</p> <p>&nbsp;Banyak kasus pemerasan berbasis teknologi kini dianggap biasa, namun laporannya sedikit karena korban khawatir akan ancaman pelaku yang dapat merusak kesehatan mental korban. Penyidik POLRI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dinas Penindakan, Departemen Keamanan Informasi) harus diberitahu mengenai kasus-kasus ini. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada banyak alasan terjadinya pemerasan dan pengancaman melalui media sosial. Termasuk faktor lainnya Keadaan internal seseorang, terutama kondisi psikologis, faktor ekonomi, faktor eksternal dan lingkungan sekitar dapat menjadi contoh dan pengaruh yang buruk. Kebiasaan gaya hidup sebagian orang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggalnya, serta hubungan romantisnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Kata kunci : Undang-undang, teknologi informasi, komunikasi,UU ITE</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2024-01-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/31 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK TERKAIT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DUNIA MAYA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI INDONESIA 2024-01-01T13:24:42+00:00 Gede Agre Wiradipa Ariawan gedeagre55@gmail.com Muhammad Zaki Sierrad zakisierrad@yahoo.com Gusti Fadhil Fithrian Luthfan gustifadhil@gmail.com <p>Perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi di era modern ini, teknologi yang disebut internet ini memberikan berbagai dampak positif bagi mereka yang siap menghadapi perkembangan jaman dan berfikir maju; disisi lain bagi mereka yang tidak siap menghadapi kemajuan teknologi justru menggunakan media yang mempermudah interaksi/komunikasi manusia ini menjadi sesuatu yang negatif dan merugikan orang lain, salah satunya adalah kejahatan dunia maya yang disebut berita bohong (hoax). Komunikasi antar masyarakat dari yang tidak perlu (misal menggosip) dapat berkembang menjadi niat jahat menggunakan teknologi, lalu terjadilah penyebaran berita bohong dari konvensional (secara langsung) menjadi secara langsung tetapi melalui teknologi internet. Undang-undang tentang Teknologi Informasi telah ada di Indonesia, dan sebenarnya telah cukup untuk menanggulangi penyebaran berita bohong, namun ideaknya kejahatan melalui teknologi informasi dapat diatur lebih luas dan dalam menggunakan cyberlaw atau cybercrime secara khusus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari gambaran/jawaban tentang pengaturan terkait tindak pidana penyebaran berita bohong (<em>hoax</em>), dan penerapannya dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Kesimpulannya adalah pengaturan (batasan) yang lebih jelas agar dapat menjerat pelaku penyebaran berita bohong, namun tidak membatasi kemerdekaan berekspresi.</p> <p><strong>Kata kunci </strong>: hukum, informasi dan teknologi, elektronik, berita bohong, kejahatan, hoax</p> 2024-01-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/29 SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA PEMBELI DENGAN PENJUAL DI PASAR DIGITAL INTERNASIONAL 2024-01-01T13:07:32+00:00 Edwin Prasetyo Wijoyo Wijayaedwin074@gmail.com Eirelia Prasasti eireliap@gmail.com Vania Zha Zha Karisma vaniazhazhak@gmail.com Edy Chrisjanto edychrisjanto28@gmail.com <p>sengketa perdagangan adalah sebuah kasus yang sering terjadi kepada para pelaku bisnis dalam suatu kontrak atau perjanjian. Walaupun perdagangan digital internasional telah diatur dalam berbagai perjanjian dan prinsio perdagangan internasional, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan sehingga terciptanya sebuah sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan sepert konsumen dan produsen. sengketa membawa dampak dan pengaruh yang cukup besar, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative yang bersifat perspektif. Model pendekatan yang digunakan pada tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan dalam tulisan ini merupakan hukum primer dan hukum sekunder. Penelitian ini metode premis mayor dan minor. Premis mayor tersebut merupakan penarikan suatu aturan hukum (umum) sedangkan premis minor merupakan fakta hukum (khusus) yang dapat ditemukan dalam penyelesaian sengketa dagang internasional bisa menggunakan metode preventif dimana ini metode mencegah terjadinya peristiwa sengketa dengan cara keaspadaan, self regulation, dan peran pemerintah. kemudian upaya reprensif non litigasi bisa dengancara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, arbisate dan ODR. kemudian untuk jalur litigasi berati melalui lembaga hukum dengan hukum yang berlaku. ganti rugi juga bisa melalui damai, non litigasi, dan litigasipenyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam transaksi e-commerce dapat diselesaikan melalui 2 jalur yaitu upaya preventif dan represif. Sedangkan dalam Upaya litigasi bisa menggunakan Hukum Perdata Internasional Selain itu dalam pengajuan ganti rugibisa menggunakan skema damai, non litigasi dan litigasi. para pelaku transaksi sebaiknya melakukan perjanjian diawal Kemudian bagi para pembuat Undang-Undang sebaiknya bisa lebih memfokuskan yang berkaitan dengan transaksi daring</p> <p><strong>Kata kunci : </strong>Sengketa Internasional, <em>E-commerce, </em>Ganti rugi</p> 2024-01-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/27 TINJAUAN HUKUM TERHADAP PASAL 27 AYAT 3 UU ITE DALAM HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT 2024-01-01T12:53:59+00:00 Diana Novitasari novitasaridiana632@gmail.com Rika Aulia Bihaqqis bihaqqisaul@gmail.com Suyikati suyik_law@yahoo.co.id Arvita Hastarini arvitahastarini@gmail.com <p><em>Kebebasan dalam berekspresi adalah suatu hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum di Indonesia. Khususnya dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 23 Ayat 2 UU HAM sebagaimana telah diamanatkan sebagai bentuk hak kebebasan berpendapat yang dijamin akan kebebasannya oleh dasar hukum tersebut. Akan tetapi, dengan adanya Pasal 27 Ayat 3 UU ITE membuat hak kebebasan yang dimaksud menjadi terbatas. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE telah menjadi sorotan karena potensi dampaknya terhadap kebebasan berekspresi di dunia maya.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Pasal 27 Ayat 3 UU ITE sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dalam masyarakat demokratis. Penelitan ini diketahui dengan menggunakan metode normatif yaitu melalui analisis hukum dan studi perbandingan</em>,<em> jurnal ini mengkaji implikasi hukum dari ketentuan ini dan memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait dampaknya terhadap hak kebebasan berpendapat di era digital. Pasal 27 Ayat 3 dianggap “pasal karet” maka memerlukan revisi terhadap peraturan agar mewujudkan kepastian hukum dan dapat memberikan keadilan</em></p> 2024-01-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila