LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila http://www.jhlp.org/index.php/JHLP <hr /> <table style="height: 189px; width: 100%;" width="100%" bgcolor="#f0f0f0"> <tbody> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Journal title</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><a href="http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/index"><strong>Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum &amp; Pancasila</strong></a></td> <td style="height: 189px; width: 20%;" rowspan="9" valign="top" width="20%"><img src="https://i.ibb.co/CW0Nf8Y/lp.png&quot;" alt="" width="1519" height="2149" /></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Initials</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong>Lentera Pancasila</strong></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Frequency</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><a href="http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/issue/archive" target="_blank" rel="noopener"><strong>2 issues per year | Juli-December</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">ISSN</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong>P-ISSN: | E-ISSN: </strong></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Editor-in-chief</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong><a href="https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6696990" target="_blank" rel="noopener">Hartanto</a></strong></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Managing Editor</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong><a href="https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6667078" target="_blank" rel="noopener">Muhamad Rusdi</a></strong></td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="height: 35px; width: 23.3808%;" width="20%">Publisher</td> <td style="height: 35px; width: 56.6192%;" width="60%"><a><strong>Pusat Riset Hukum &amp; Pancasila</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="height: 35px; width: 23.3808%;" width="20%">Citation Analysis</td> <td style="height: 35px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong><a target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a> </strong></td> </tr> </tbody> </table> <hr /> <p>Lentera pancasila : jurnal Riset hukum dan pancasila merupakan peer-reviewed open access yang berafiliasi dengan Pusat Riset Hukum dan Pancasila dan diterbitkan oleh CV Kanca Baba Adirasa dalam versi cetak, pertama kali pada juli tahun 2022. Tujuan dari jurnal ini adalah sebagai wadah bagi para ahli hukum , pemerhati hukum , akademisi, parktisi maupun mahasiswa maupun pihak pihak lain yang ingin menyumbangkan pemikirannya terkait dengan hukum dan pancasila yang ingin berbagi dan menyumbangkan ide-ide dalam studi hukum dan pancasila. Kajian meliputi : </p> <ol> <li>Criminal Law</li> <li>Private Law</li> <li>Administrative Law</li> <li>International Law</li> <li>Procedural Law</li> <li>Legal Theory</li> <li>And other Law Science</li> <li>Ideology of Pancasila;</li> <li>Philosophy of Pancasila;</li> <li>Democracy of Pancasila;</li> <li>Economy of Pancasila (Law Related);</li> <li>Constitutional Law; </li> </ol> <p>dan Terbit 2 kali setahun pada bulan juli dan desember.</p> <p>Lentera pancasila : kajian dan Riset hukum dan pancasila adalah akses terbuka peer-review. Setiap naskah yang dikirimkan akan ditinjau oleh setidaknya satu peer-reviewer menggunakan metode single-blind review.</p> <p>Bagi penulis yang tertarik untuk mengirimkan naskah, silakan daftarkan diri Anda. Pedoman penulis dapat dilihat di template naskah.</p> <p>Bagi yang telah memiliki Username/Password dapat langsung <a href="http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/login"><strong>login.</strong></a></p> en-US LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila ASPEK HUKUM DALAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/12 <p>Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, bukanlah fenomena baru di Indonesia. Kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan kerja sehingga membuat banyak masyarakat untuk memilih bekerja di luar negeri. hal tersebut mengandung negatif dan positifnya, lantaran hal negatifnya adalah pemerintah tidak cukup mampu untuk menyediakan atau menciptakan lapangan pekerjaan dalam negeri, sedangkan pada sisi positifnya adalah telah mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.&nbsp; Bidang pekerjaan ini sering menempatkan para TKI pada posisi yang tidak menguntungkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, sedangkan rumusan masalahnya mengkaji bagaimana fungsi dan wewenang negara Indonesia dalam melindungi dan menjamin tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, dan kendala-kendalanya. Sebagaimana diberitakan dalam beberapa media bahwa tenaga kerja Indonesia banyak menjadi korban para majikannya, seperti upah yang tidak dibayar, kekerasan fisik atau pelecehan seksual, atau kelebihan beban serta jam kerja. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih mampu untuk menjaga dan melindungi warga negaranya yang ada dalam negeri maupun luar negeri, sebagaimana yang telah diamandatkan oleh Konstitusi.</p> <p>Kata Kunci: Hukum, Tenaga Kerja Luar Negeri, TKI, Pekerjaan, Pemerintah.</p> Brandon Alfin Rahadat Bink. R. A Rinto Foeh Copyright (c) 2022 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila 2022-12-25 2022-12-25 2 2 54 64 KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA UNTUK WANITA KARIR http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/8 <p>Kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, namun diskriminasi atas dasar “perempuan” atau “laki-laki” terus terjadi di segala bidang kehidupan. Perempuan harus menghadapi kontroversi dalam karir mereka, salah satunya adalah perempuan harus memilih antara melanjutkan karir mereka dalam dunia kerja atau mengurus keluarga dengan baik dan menjadi ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan faktor budaya yang mengatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya mengurus rumah tangga. Bahkan ketika perempuan telah menyelesaikan pendidikan tinggi, masih dianggap lebih baik bagi mereka untuk fokus pada tugas-tugas keluarga atau rumah tangga daripada menggunakan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. Perempuan juga memiliki hak untuk memiliki ruang dan waktu untuk berkomitmen atau berkarir untuk mencapai cita-citanya, sebagaimana laki-laki memiliki hak untuk memenuhi keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau karir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar</p> Angelia Stefanie Grace Mariska Vicky Michelle Tandiamal Rani Ivanka Sabar Silitonga Copyright (c) 2022 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila 2022-12-25 2022-12-25 2 2 65 76 Perlindungan HKI terhadap Merek Dagang “PS Glow” (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby) http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/10 <p>Persaingan dalam perdagangan membuat beberapa perusahaan mengambil langkah yang tidak sesuai hukum seperti peniruan terkait kemasan, logo, dan segala sesuatu yang terikat dalam produk. Seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. yang membahas persoalan sengketa merek dagang khususnya dibidang kosmetik, yakni sengketa merek kosmetik PS Glow dengan MS Glow. Merek kosmetik PS Glow digugat telah melakukan itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek MS Glow dan MS Glow For Men yang telah lebih dulu terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yudiris normatif dengan pendekatan <em>statute approach</em>&nbsp; (perundang-undangan) dan <em>case approach</em> (pendekatan kasus). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap hak merek dagang PS Glow. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan harus melakukan pendaftaran merek dalam ruang lingkup bisnis (bidang/jenis produk) karena sangatlah penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yang kuat.</p> Amelia Cahaya Kristina Dwi Wulan Asri Witta Dewi Mustika Takarsi Ribka Sekar Arumbi Copyright (c) 2022 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila 2022-12-25 2022-12-25 2 2 77 87 PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/9 <p>Era internet yang memberikan perubahan besar terhadap seluruh bidang sendi kehidupan maupun bisnis, tak luput menganai para seniman pencipta musik maupun lagu di tanah air. Berbagai situ ilegal yang menyediakan lagu-lagu secara gratis dapat diunduh nampaknya membawa kerugian ekonomi cukup besar bagi para seniman. Hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara melalui berbagai perangkat perundang-undangan, dalam hal ini termsuk Undang-undang Hak Cipta, namun faktanya pengunduhan secara gratis tentang hak cipta berupa musik/lagu ini masih masif dan dikeluhkan oleh para seniman pemilik hak cipta. Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan pendekatan normative. Data lagu yang diunduh secara illegal dapat saja lebih kecil&nbsp; daripada kenyataannya. Hukum pada tataran tekstual membutuhkan instrumen lain untuk membantu mewujudkan keadilan bagi para pemegang hak cipta, maka pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam melindungi hak cipta, dan sejauhmana perannya akan penulis sajikan dalam penelitian ini. Secara filosofi hukum tetap memerlukan pribadi-pribadi yang berbudi pekerti luhur untuk memobilisasi hukum agar hukum dapat berjalan sesuai fungsinya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Sekar Galuh Pramesthi Archangela Yuyung Pegau Attilmal Getri Seran De Araujo Copyright (c) 2022 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila 2022-12-25 2022-12-25 2 2 88 96 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN (STUDI KASUS TRIVAGO) http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/11 <p>Iklan yang menyesatkan seringkali terjadi, dan hal ini merupakan fenomena yang sudah lama di Indonesia; namun seiring era internet melalui e-commerce, maka perkembangannya semakin dinamis dan variatif, tentu saja bermotif ekonomi. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen sampai saat ini masih relevan untuk melindungi konsumen, meski harus dikaitkan dengan Undang-undang yang lain. Konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh para pelaku usaha, para peneliti nampaknya mendefinisikan konsumen sebagai konsumen akhir, meski disis lain konsumen antara yang membeli barang dan/ jasa sebagai bahan baku saat ini cukup banyak. Penelitian ini Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Konsumen (studi kasus Trivago) yang notabene memiliki unsur perbandingan hukum dengan Australia atas penjatuhan sanksi denda. Peneliti mengkaji dari perspektif hukum perlindungan konsumen Indonesia dengan menyajikan rumusan masalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas iklan yang dibuatnya sehingga menyesatkan konsumen, dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada kesimpulannya menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen Indonesia masih cukup relevan dalam konteks ini.</p> <p><strong><em>Kata Kunci:</em></strong><em> Tanggung jawab, pelaku usaha, iklan, menyesatkan, konsumen</em></p> Devi Yosiana Samosir Maria Felisia Herlen Teresia Alvincia Olivia Hartamesia Enos Copyright (c) 2022 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila 2022-12-25 2022-12-25 2 2 97 106 FALSAFAH PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA http://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/13 <p><strong>Abstrak:</strong> Semua tingkah-laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai Weltanschauun<em>g </em>selalu merupakan kesatuan dan ideologi Negara, tidak bisa dilepas-pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis Penjelasan yang sama tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara juga dikemukakan. Secara material, Pancasila di maknai sebagai filsafat hidup bangsa yang dapat dihayati sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa dan pedoman hidup bangsa. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara ialah falsafah hukum nasional seharusnya mempunyai sifat imperatif, seyogyanya Pancasila dijadikan dasar dan arah pengembangan falsafah hukum nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan, pembinaan dan pengembangan falsafah hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Penlitian ini akan mengkaji bagaimana peranan pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan bagaimana penataan hirarki pancasila sebagai landasan pembangunan nasional hukum. Paradigma nasional harus diutamakan karena sesuai nilai-nilai Pancasila dan dijadikan sebagai landasan dalam berbagai proses pengambilan keputusan, landasan idiil dan landasan konstitusional</p> <p><em>Pembangunan, Nasional, Imperatif, Falsafah Hukum, dan Ideologi Negara</em></p> Nidya Tajsgoani Olviyana Rachmaning Fitri Farhan Iqbal Aji Dwi Astuti Copyright (c) 2022 LENTERA PANCASILA : Jurnal Riset Hukum & Pancasila 2022-12-30 2022-12-30 2 2 107 118